MUSDESSUS PENETAPAN KPM BLT-DD TA 2022

Musyawarah Desa penetapan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDes ) tahun 2022 dan perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai ( KPM BLT DD ) tahun 2022 dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 09 Frebruari 2022.

 

Hari ini Rabu, Melaksanakan Musdes Khusus Penetapan KPM BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2022 bertempat di Kantor Desa Bendar Kecamatan Juwana Kabupaten Pati yang di hadiri Oleh Camat Juwana yang di Wakili Kasi Pem Toni Sumarsono .SH, Pendamping Desa ,PLD Desa Bendar, BPD, Aparat Desa, RW, RT, Relawan, Tokoh masyarakat dan Perwakilan KPM
Kepala desa H.Sutopo, ST dalam Sambutannya bahwa Hari ini Kita melakukan Musdessus Penerapan Calon Penerima BLT Tahun 2022 ini merupakan salah satu tahap Untuk Penyusuan RAPBDes Tahun Anggaran 2022 Berdasarkan pada Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang rincian anggaran APBN tahun anggaran 2022. dan Permendes no 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa

Terbitnya Perpres Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN 2022, berdampak pada terbitnnya PMK Nomor 190 tahun 2021

. Pada pasal 5 dijelaskan bahwa penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2022 ditentukan  sebagai berikut:

  1. program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
  2. program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
  3. dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
  4. Program sektor prioritas lainnya.

 

Dengan dasar peraturan diatas, Pagu DD Tahun 2022 Desa Bendar adalah sebesar  Rp. 1.148.223.000 sehingga perlu menganggarkan BLT DD minimal 40 % sejumlah Rp 460.800.000,- atau 128 KPM.

Untuk menetapkan KPM BLT-DD perlu adanya pendataan berbasis RT dengan cara perankingan berdasarkan kriteria:

  1. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kemiskinan extreme.
  2. KK Miskin yang bukan penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/PKH/Sembako (PKH dan Non PKH)/PKH Non Sembako/Bansos Tunai (BST)/Perluasan Sembako/JPS Kabupaten Pati/JPS Propinsi Jawa Tengah/Kartu Pra Kerja
  3. Kehilangan mata pencaharian
  4. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis
  5. Keluarga miskin yang menerima Jaring Pengaman Sosial Lainnya yang terhenti baik yang bersumber baik dari APBD dan/atau dari APBN
  6. Keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19) dan belum menerima bantuan
  7. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
  8. Tidak mempunyai harta yang produktif (misalnya lahan sawah/tambak/kebun/perahu/kost-kostan/truk dan lain-lain)

Setelah melakukan pendataan,  diadakan musyawarah khusus untuk menetapkan KPM BLT-DD yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, LKMD, Ketua RT/RW, Relawan dan Tokoh masyarakat.

Hasil penetapan Musdesus KPM BLT-DD di tuangkan dalam Berita Acara Musdes dan ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Desa. (Sukoco)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jadi yang Pertama Berkomentar

Tinggalkan Balasan